Setelah persetujuan itu, STPP Bogor harus menyesuaikan kurikulum dari STPP menjadi politeknik, jika tidak, maka izin akan dicabut.
Sekolah Tinggi Penyuluh Pertanian (STPP) Bogor, Jawa Barat mensosialisasikan perubahan kurikulum setelah mendapatkan persetujuan dari Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi untuk bertransformasi menjadi Politeknik Pembangunan Pertanian atau Polbangtan.
“Setelah persetujuan itu, STPP Bogor harus menyesuaikan kurikulum dari STPP menjadi politeknik, jika tidak, maka izin akan dicabut,” kata Ketua Jurusan Penyuluh Pertanian STPP Bogor Dr Dayat, di Bogor, Sabtu.
Sosialisasi awal dilakukan kepada mahasiswa Jurusan Penyuluh Pertanian STPP Bogor dengan tema penyusunan kurikulum Polbangtan.
Menurut Dayat, terdapat beberapa perbedaan kurikulum antara STPP dan Polbangtan, yakni penitikberatan pendidikan kepada praktik daripada teori. Persentase teori hanya sebesar 30 persen, sedangkan nilai prakiek jauh lebih besar.
“Dengan perubahan ini diharapkan lulusan Polbangtan dapat menjadi lulusan yang siap pakai, dengan metode pembelajaran `teaching factory`,” katanya lagi.
Dengan adanya perpidahan kurikulum ini, lanjutnya, maka akan diadakan matrikulasi mata kuliah atau semester pendek.
“Dengan matrikulasi diharapkan perubahan jumlah SKS pada semester sebelumnya dapat menjadi sama rata, dan tercapai sesuai dengan SKS kurikulum baru,” katanya lagi.
Selain sosialisasi tentang kurikulum baru Polbangtan, juga dilaksanakan sosialisasi tentang program pengabdian mahasiswa di wilayah perbatasan Indonesia.
Kegiatan pendampingan di wilayah perbatasan merupakan bentuk pengabdian mahasiswa melalui program yang diinisiasi oleh tiga kementerian.
“Keluaran dari program pendampingan ini adalah untuk meningkatkan ketahanan pangan di wilayah perbatasan Indonesia serta meningkatkan ekspor ke negara tetangga,” kata Ketua Bidang UPPM STPP Bogor Wasrob Nasruddin.
Ia mengatakan akan ada 40 mahasiswa dari Jurusan Penyuluh Pertanian dan 30 mahasiswa Jurusan Penyuluh Peternakan STPP Bogor yang akan diberangkatkan ke wilayah perbatasan di Nanga Badau, Kalimantan Barat.
Menurutnya, mahasiswa akan melakukan pendampingan pada bulan Juli 2018. Sebelum diberangkatkan, mahasiswa diberi pembekalan untuk mempersiapkan fisik dan juga mentalnya.
“Karena medan yang akan dihadapi di wilayah perbatasan ini sangat berbeda dengan yang ada di Pulau Jawa,” kata Wasrob.
