mail@polbangtan-bogor.ac.id
(0251) 8386312

Polbangtan Bogor Gelar Rakor LTT Pajale dan Upaya Penanganan Kekeringan Tahun 2019

Bogor l polbangtan-bogor.ac.id – Dalam upaya mengurangi tingkat kekeringan dimusim kemarau sekaligus meningkatkan luas tambah tanam UPSUS PAJALE di kabupaten/kota Ciamis, Banjar, dan Pangandaran, Polbangtan Bogor melakukan rapat koordinasi di Hotel Horison Pangandaran, pada hari Kamis. (22/8)

“Kejadian kekeringan seperti ini harus cepat ditangani dan carikan solusi pencegahan agar kemarau tahun yang akan datang kita sudah siap menghadapinya.” tutur Dr. Ir. Siswoyo, MP Direktur Polbangtan Bogor) sekaligus pembuka rapat koordinasi LTT Upsus PAJALE di Hotel Horison Pangandaran.

Rapat koordinasi ini dihadiri oleh perwakilan dari Kodim 0613 Ciamis, Dinas SDA Propinsi Jawa Barat, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Ciamis, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pangandaran dan perwakilan Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Banjar.

Panitia berharap Rakor ini bertujuan untuk menghasilkan kesepakatan-kesepakatan dalam rangka pencapaian realisasi LTT April-September 2019 dari target Oktober 2019 hingga Maret 2020.

Saat ini capaian realisasi LTT April – September 2019 Kabupaten Ciamis seluas 30.059 ha (92,41% dari target), Kota Banjar seluas 2.938 ha (64,89% dari target), dan Kabupaten Pangandaran seluas 15.961 (107,14% dari target).

“Kepala Dinas Kabupaten/Kota, agar memanfaatkan waktu yang tersisa (±1 bulan) di MT April- September 2019 untuk memaksimalkan pencapaian target MT April – September 2019 yang sudah di sepakati bersama pada Rapat Koordinasi PAJALE tanggal 20 Maret 2019 di Tasikmalaya.” (Ujar Nazarudin selaku Ketua Panitia Rakor LTT)

Hal ini perlu disinkronisasikan dengan peranan dan dukungan operasional dari BBWS Citanduy selaku Penanggungjawab Waduk dan Sungai, kemudian PSDA Provinsi Jawa Barat, serta Dinas PSDA Kabupaten/Kota Ciamis, Banjar dan Pangandaran.

Kekeringan ini mengakibatkan capaian realisasi LTT pada bulan April – September 2019 kurang optimal terutama pada sawah tadah hujan. Sinergi harus dilakukan dari beberapa instansi terkait antara lain Kementerian Pertanian, Pemerintah Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota, dan BBWS merupakan titik sentral untuk mengatasi kekeringan di Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Ciamis, dan Kota Banjar.

“Apabila terjadi kerusakan sarana dan prasaran pengairan yang dapat berdampak pada kesulitan pencapaian target LTT, maka petani dapat mengajukan usulan perbaikan kepada instansi daerah untuk kemudian dapat ditindaklanjuti oleh Pemerintah Pusat.” (Ungkap Panitia Rakor LTT). [AP]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Bahasa >>